Bogor – Upaya optimalisasi dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan industri perkebunan kelapa sawit termasuk pemerintah. Hal ini terungkap saat diskusi bersama SPKS di Bogor, akhir Januari 2025.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menjelaskan upaya para anggota SPKS dalam melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan sebagai bagian dalam melakukan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kendati masih mendapat banyak hambatan, namun SPKS terus melakukan kerjasama dengan semua pihak guna meningkatkan produktivitas hasil panennya.
“SPKS fokus bekerja guna mendukung program PSR yang dicanangkan Pemerintah”, ujar Sabarudin dalam keterangannya.
Upaya percepatan PSR juga diungkapkan Ketua Kelompok Budidaya, Dirjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto Saragih, yang menjelaskan aturan teknis bagi petani mandiri kelapa sawit yang akan terlibat dalam program PSR. Menurutnya, petani mandiri kelapa sawit harus memiliki legalitas yang jelas dan tidak mengelola kebun sawit didalam kawasan hutan.
“Percepatan PSR tetap mengacu kepada aturan pemerintah yang berlaku seperti legalitas dan tidak berkebun sawit di kawasan hutan”, ujar Togu menjelaskan.
“Percepatan PSR tetap mengacu kepada aturan pemerintah yang berlaku seperti legalitas dan tidak berkebun sawit di kawasan hutan”, ujar Togu menjelaskan.
Adanya hambatan akan legalitas dan persoalan hukum yang didera petani mandiri kelapa sawit, juga mendapat tanggapan dari Direktur Ekonomi Baintelkam POLRI, Brigjen Ratno Kuncoro, yang menjelaskan upaya Kepolisian dalam membantu Petani mandiri kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas hasil panennya.
“Baintelkam POLRI akan bekerja sama dengan semua pihak guna membantu proses penyelesaian persoalan hukum bagi petani mandiri kelapa sawit”, kata Brigjen Pol Ratno Kuncoro menjelaskan via Zoom.
Selain persoalan klasik hukum, adanya kesulitan memperoleh akses benih unggul bagi petani mandiri kelapa sawit, juga mendapat tanggapan dukungan dari Dirut ASD Bakrie, Andi W. Setianto, yang menjelaskan dukungan bagi petani guna melakukan PSR.
“Kami siap menyuplai kebutuhan petani mandiri kelapa sawit akan benih unggul sawit, supaya produktivitas petani mandiri meningkat dari rata-rata 3 ton/hektar/tahun menjadi 6-10 ton/hektar/tahun”, ungkapnya menjelaskan.
PSR yang juga didukung pendanaan dari BLU BPDP, juga mendorong percepatan pelaksanaannya. Dukungan pendanaan BPDP dari 30 juta/hektar naik menjadi 60 juta/hektar. Upaya ini guna mendukung percepatan PSR bagi lahan kebun sawit petani.
Perwakilan BPDP, Dwi Nuswantoro mengungkapkan perjalanan program PSR yang masih mengalami pasang surut. Menurutnya, keberadaan BPDP akan terus mendukung upaya perbaikan dan kolaborasi para pemangku kepentingan.
“BPDP akan mendorong berbagai upaya percepatan PSR bagi petani mandiri kelapa sawit, supaya produktivitas hasil panennya meningkat”, ujar Dwi.
Terhadap berbagai dukungan para pemangku kepentingan industri perkebunan kelapa sawit, termasuk Pemerintah dan Baintelkam POLRI mendapat ucapan Terima kasih dari SPKS yang berharap akan kolaborasi erat di masa mendatang. Ketua Umum SPKS, Sabarudin menegaskan akan melanjutkan percepatan PSR bagi anggota SPKS di Tahun ini, supaya kesejahteraan petani mandiri kelapa sawit meningkat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung PSR bagi petani mandiri kelapa sawit, semoga kesejahteraan petani mandiri dapat terus meningkat”, tukasnya menutup diskusi yang diadakan beberapa waktu lalu (24/1), di Bogor secara hybrid.
