Jakarta – Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut politik sara diprediksi akan terjadi lagi di Pilpres 2019.
“Indikator yang paling jelas pada penggunaan politik identitas Islam dalam pilpres kali ini adalah dengan keluarnya intruksi yang disampaikan oleh Habib Rizieq Shihab secara jelas dan itu memang sah,” ungkap Karyono, hari ini.
Lebih lanjut, Karyono menyebut lonceng kampanye sudah dimulai meskipun pihak penantang Jokowi sudah curi start melalui aksinya #2019GantiPresiden. Hal itu sudah mengadung unsur kampanye karena narasinya sudah jelas, yakni 2019 Ganti Presiden sama dengan Ganti Jokowi.
“Rakyat sudah tahu bahwa Jokowi merupakan petahana dan akan kembali untuk periode kedua. Karenanya #2019GantiPresiden jelas mengandung unsur/pesan kampanye. Kalaupun tidak bisa disebut mengandung unsur kampanye tapi setidaknya pesan kampanyenya ada,” bebernya.
Kendati demikian, Karyono menyayangkan respon Bawaslu dan KPU yang cenderung berdiam diri dan hanya menanggapinya secara normatif, mereka menggunakan definisi kampanye, tanpa masuk kedalam subtansi apalagi investigasi. Seharusnya Bawaslu melakukan investigasi untuk menemukan ada tidaknya unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
“Karena #2019GantiPresiden ini tidak jelas, terutama sejak ditetapkannya partai-partai politik peserta pemilu pada bulan Februari 2018, ada rentang waktu tujuh bulan hingga sekarang ini. Dan peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Peserta pemilu yang dimaksud disini adalah parpol, caleg DPRD dan DPR RI, DPD, dan pasangan capres/cawapres. Sekarang bisa dilihat, Mardani Sirait itu caleg bukan? Kemudian Ahmad Dani, misalnya yang juga caleg. Mereka bisa dikenakan pasal tidak?? Tapi KPU dan Bawaslu tidak melakukan tindakan. Mereka hanya bermain pada wilayah definisi yang sangat normatif tanpa melihat ayat-ayat/ketentuan lainnya tentang kampanye di UU Pemilu. Ini bagian dari propaganda dengan sengaja mensiasati/mencari celah dalam aturan. Jadi sebenarnya ini bisa dianggap sudah curi start,” pungkasnya.
