JAKARTA – Akhirnya, tahap seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memasuki tahap penghujung. 20 orang terbaik telah terpilih secara transparan dan ilmiah. Selanjutanya 20 orang tersebut akan memasuki tahap uji publik disamping tes kesehatan.
Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia Lukman Hakim mengaku tak bisa pungkiri jika lembaga antirasuah yang merupakan lembaga strategis itu kini mendapatkan perhatian dan sikap kritis dari publik tanah air. Kata Lukman, ada pihak yang menilai ada anggota pansel yang tidak profesional lantaran diduga mempunyai konflik kepentingan dan sebagainya. Kemudian proses yang dianggap kurang profesional karena tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat, seperti yang dikemukakan pihak koalisi kawal capim KPK beberapa waktu lalu.
“Masukannya bagus-bagus saja tapi terkesan senada dengan pihak KPK yang sedang bakal punya punggawa baru. Di khawatirkan cara-cara memberi masukan seperti itu terkesan adanya upaya “framing” negatif terhadap individu capim dan juga lembaga KPK ke depan. Respon publik yang masuk ke pansel sudah pasti bejibun, dan gak harus ter- blow up media,” ungkap Lukman, hari ini.
“Jadi saya kira, kita tidak boleh apriori, kasih masukan sah-sah saja, tapi tidak boleh subyektif,” kata Lukman lagi.
Menurut dia, seseorang belum tentu tidak profesional hanya karena ada hubungan dengan suatu lembaga dimana capim berasal. Sebaliknya orang yang tidak ada hubungannya belum tentu bisa bertindak profesional. Jadi, kata dia, harus dilihat dari kinerja dan proses yang dilalui.
“Dengan terpilihnya 20 orang capim KPK, saya melihat bahwa proses selama ini sudah layak dan obyektif. Pansel tentu tidak sembarangan dengan hanya mempertimbangkan satu faktor saja. Saya kira 20 orang tersebut sudah memenuhi kriteria dan ukuran-ukuran serta kualitas yang dibutuhkan,” jelas Lukman.
Dikatakan Lukman, pihak KPK sendiri sepertinya masih galau dengan 20 orang terpilih dengan memberikan catatan hitam terhadap beberapa orang dari 20 calon pimpinan KPK. Respon terbuka Komisi Pemburu Koruptor terhadap beberapa calon tersebut dapat menjadi benih masalah jika ternyata yang dikritik terpilih menjadi pimpinan KPK.
“Sedikit banyak akan menjadi beban subyektif antara komisioner KPK dan jajaran KPK. Jangan sampai kegalauan dari pihak KPK disebabkan oleh karena orang yang sesuai dengan kehendak hatinya tidak lolos proses. Lebih baik pihak KPK menyiapkan diri untuk menyambut Komisioner baru sehingga kohesifitas dan ritme kerja bisa cepat berjalan,” tutur Lukman.
Lukman justru berharap mantan Komisioner KPK yang berhasil lolos yaitu Alexander Marwata akan terus melaju dan menjabat kembali, hal ini akan membantu proses adaptasi dan kepemimpinan KPK bersama komisioner baru. Salah satu prinsip regenerasi yang baik adalah bukan mengganti 100 % dengan yang baru.
“Saya berharap sebagai orang lama beliau dapat lebih memberikan kontribusi bagi kerja KPK kedepan,” tukasnya.