JAKARTA – Ratusan massa tergabung Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing didalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.
“Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing maka sudah sepantasnya di evaluasi. Jika terbukti benar merah putihnya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan,” tegas Koordinator aksi SPP Abraham.
Lebih lanjut, Abraham meminta agar pihak-pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung memperkeruh situasi dalam negeri khususnya bumi Papua sudah sepantasnya angkat kaki dari bumi Indonesia.
“Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana, menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap,” jelasnya.
Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dia pun menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI.
“Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elit yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya lagi.
“Kita satukan tekad bersama untuk melawan kelompok begundal yang ingin mengacaukan dan memprovokasi Papua lepas dari NKRI,” terangnya.
Lebih jauh, Abraham menyebutkan masih adanya NGO atau LSM didalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing didalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mensupport pergerakan kelompok Papua Merdeka.
“NGO dan LSM tersebut menjadi penghianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua,” pungkasnya.
