JAKARTA – Alumni Aktivis Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (KONAMI) angkat suara perihal pro kontra Perppu KPK yang saat ini menjadi perbincangan hangat publik tanah air.
Alumni Aktivis KONAMI Irwan Bakara menilai dukungan Perppu KPK yang saat ini layu sebelum berkembang itu disinyalir bermuatan politis dan rentan ditunggangi.
“Gerakan yang saat ini mendorong penerbitan Perppu KPK layu sebelum berkembang. Gerakan ini ada by desain dan kami melihat ada penumpang gelap yang bermain memanfaatkan gerakan tersebut,” ungkap Irwan, saat jumpa pers ‘Menjaga Keutuhan NKRI’ di Mie Atjeh Cikini Menteng Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2019).
Irwan Bakara melanjutkan bahwa demo mahasiswa dan pelajar yang menolak revisi UU KPK berujung aksi brutal itu disinyalir ditunggangi oleh penumpang gelap yang memiliki misi lain yakni penggagalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-KH. Ma’ruf. Kata dia, aksi tersebut memiliki muatan politis dengan memprovokasi gerakan mahasiswa dan pelajar STM untuk menggiring opini ke masyarakat dan memberikan stigma image negatif bahwa pemerintahan Jokowi gagal mengurus negara.
“Gerakan mahasiswa baik yang mendukung dan menolak UU KPK harusnya bisa peka agar aksinya tidak ditunggangi oleh penumpang gelap. Mahasiswa dan pelajar yang ikut aksi pun tidak paham dengan apa tuntutan yang disuarakan. Mereka malahan kena provokasi agar ada kerusuhan,” ucap alumnus UBK ini.
Irwan memandang di era demokrasi saat ini aksi unjuk rasa sah-sah saja dilakukan namun tetap mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan UU No. 9 tahun 1998. Kendati demikian, ia berpesan agar penyampaian aspirasi itu bisa disampaikan secara bijaksana, dan bisa berjalan dengan tertib dan aman.
“Demo menyampaikan pendapat adalah sah-sah saja, tapi jika aksi yang menghadirkan, melahirkan, menimbulkan dampak kerusakan, chaos, itu dugaan saya ada yang menyusupi. Saya rasa mahasiswa bergerak dengan gerakan intelektual dan gerakan moral dan tak disusupi oleh agenda lain seperti menurunkan foto Presiden sampai pekikan orasi-orasi turunkan Presiden,” jelasnya.
“Bagi yang merusak dan melakukan provokasi harus segera ditangkap. Sebab bukan kebebasan berpendapat lagi, tetapi sudah tindakan anarkis dan pidana. Gerakan ini tidak murni dan provokator yang memanfaatkan aksi mahasiswa dan pelajar harus ditindak tegas,” sebut Irwan lagi.
Irwan pun menyarankan bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan DPR dan Presiden soal UU KPK agar berjuang dengan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apapun keputusannya ya harus kita terima. Kalau putusan MK nya sudah ditolak ya tetap harus di terima, ini lah proses bernegara,” tambah dia.
Sementara itu Eko Sulistyo alumni KONAMI dari UMT menegaskan ada aktor intelektual dibelakang layar dibalik aksi yang cukup brutal melibatkan pelajar SMA-STM. Makanya, ia sepakat mendukung upaya pihak Kepolisian untuk mengungkap dalang dibalik penunggang gelap aksi yang berujung kerusuhan baik di Jakarta maupun wilayah lainnya. Termasuk, kerusuhan yang terjadi Papua.
“Segera tangkap otak atau dalang yang tak ingin Indonesia damai dan sengaja memainkan niat jahatnya memecah belah NKRI,” sambung Ahmad lagi.
Disisi lain, Adrian menilai aksi pelajar dan mahasiswa yang cukup massive itu bergerak terkodinir di medsos dengan isu hoaks. Jika tidak dihentikan, maka fenomena ini bisa membuat disintegrasi bangsa yang mampu memecah belah bangsa.
“Hoaks di medsos sangat berbahaya, maka harus disikapu dengan arif dan bijaksana,” tambahnya.
Lebih jauh, Adrian kembali menekankan kepada publik tanah air, terutama mahasiswa dan pemuda supaya bisa menahan diri, tidak terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI seperti persoalan Papua.
“Mari jaga keutuhan NKRI, jangan mau diadu domba dan diprovokasi dengan berita-berita hoaks yang sengaja ingin memecah belah bangsa. Mahasiswa dan pelajar harus bersatu jaga NKRI kita dari kelompok yang tak ingin Indonesia damai. Tangkap segera provokatornya,” pungkasnya.
