Jakarta – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal situasi nasional agar tetap kondusif.
Apalagi mereka melihat banyak fenomena sosial yang terjadi dan membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terancam.
“Mulai ada gerakan-gerakan kecil hingga gerakan-gerakan yang besar, mulai dari daerah-daerah hingga ke pusat. Gerakan yang terjadi tidak menutup kemungkinan membentuk pola-pola yang memecah belah persatuan bangsa,” kata koordinator lapangan, Wahab Abdi dalam aksinya di depan gedung DPRD Jawa Timur, Senin (7/10/2019).
Kemudian ia juga menyinggung masalah adanya penumpang gelap dalam suatu gerakan masyarakat. Mereka akan terus menyelinap di balik gerakan masyarakat dan Mahasiswa yang tengah melakukan kritik terhadap pemerintah baik daerah maupun pusat.
“Sudah bukan menjadi rahasia umum, baik dalam mengakomodir kepentingan kepentingan politik dalam dan luar negeri, gerakan gerakan ekstremis untuk menjadikan negara Indonesia menjadi khilafah sudah ada sejak dahulu, bahkan hingga sekarang,” ujarnya.
Gerakan itulah kata Wahab, yang merubah ancaman ideologi Indonesia dan untuk memecah-belah persatuan Indonesia.
“Kami sebagai mahasiswa tergugah akan masalah yang terjadi di negeri ini mengenai keutuhan NKRI, maka dari itu sesuai dengan tugas mahasiswa sebagai agent of change, social control, iron stock. Kami melakukan kajian keilmuuan sesuai disiplin ilmu dan menghasilkan poin-poin untuk disampaikan di parlemen jalanan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Wahab menyampaikan tuntutannya, bahwa penolakan terhadap gerakan separatis harus terus diantisipasi dan dihalau.
“Kami mengimbau mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya agar tidak terprovokasi dengan tuntutan yang tidak sesuai perjuangan Bangsa Indonesia, termasuk menolak Khilafah di Indonesia,” tuturnya.
Kemudian terhadap gerakan yang justru berporos pada agenda penggulingan pemerintahan juga dikatakan Wahab harus dilawan.
“Tidak sepakat dengan adanya gerakan kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintah secara inkonstitusional melalui aksi mahasiswa dan aksi apapun,” tegasnya.
“Dan menolak aksi-aksi bertujuan menggagalkan pada pelantikan presiden RI,” imbuhnya.
Wahab juga menyatakan bahwa pihaknya akan berpartisipasi aktif terhadap upaya menjaga stabilitas nasional, baik dari aspek keamanan maupun politik.
”Mendukung Pemerintah dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan,” tandasnya.
Terakhir, Wahab juga menyatakan penolakannya terhadap Undang-undang yang penuh dengan kontroversi. Namun ia menyatakan penolakannya itu tetap dilakukan dengan cara yang tepat.
“Menolak UU yang kontroversi melalui kajian-kajian akademis dan saluran konstitusional,” tutupnya.
