JAKARTA – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) meminta kepada para tokoh politik dan elit politik, yang di partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik untuk menyerang pemerintah yang saat ini sedang fokus dalam menanggulangi covid 19.
“Kami mengecam elit politik agar tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik,” ungkap Ketua LAKSI Azmi Hidzaqi, hari ini.
Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam narasi kelompok yang berusaha untuk membenturkan rakyat dengan aparat keamanan, melalui gerakan ataupun deklarasi yang mengatasnamakan rakyat. Dan pihaknya mengajak rakyat agar waspada apabila ditunggangi oleh kepentingan politik sekelompok elit politik yang akan menggoyang pemerintahan Jokowi.
“Kami mengajak masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media sosial,” jelasnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada pihak Kepolisian, untuk menjaga wilayahnya, dari gangguan provokasi dan hasutan yang mengarah untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, diharapkan masyarakat dapat berkolaborasi dengan pihak keamanan agar dapat mengantisipasi gangguan keamanan di saat pandemi covid 19 ini.
“Banyaknya narasi yang di desain oleh KAMI soal kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat. Mereka berhasil memanipulasi data dan menyebarkan issu hoax dan membuat framing bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal. Apa yang mereka opinikan untuk sementara waktu cukup berhasil menciptakan ketakutan dan keresahan di masyarakat,” sebutnya.
Sehingga, kata dia, membuat masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kutub yang bersebrangan, ada yang pro dan ada yang kontra dengan pemerintah, masyarakat terjebak dengan issu yang mereka ciptakan. Tidak jarang KAMI menyatakan pemerintah sudah tidak bisa di harapkan lagi untuk mensejahterakan rakyatnya, padahal apa yang mereka suarakan dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi punya kepentingan politik untuk menjatuhkan Presiden.
“Dalam deklarasi KAMI tidak jarang melibatkan massa yang cukup besar, padahal pemerintah daerah telah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) untuk menghindari kerumunan massa dan menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran covid 19, dengan adanya kerumunan massa melalui deklarasi KAMI di khawatirkan akan menambah penyebaran virus covid 19,” paparnya.
LAKSI menilai desakan deklarasi KAMI itu telah menelikung demokrasi dan menciderai amanat rakyat. Karena presiden Jokowi telah di pilih rakyat melalui proses pemilu yang demokratis. Sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.
“Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Oleh karena itu tidak elok rasanya jika ada kelompok masyarakat yang hanya bisa menyalahkan Presiden Jokowi dalam mengurusi pandemi covid 19 ini. Seharusnya para elit dan tokoh politik menyadari begitu beratnya melawan covid 19 ini jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Elit politik sudah seharusnya tidak memberikan statmen yang menimbulkan kegaduhan politik yang akan menimbulkan kontraproduktif,” pungkasnya.
