Jakarta – Dalam waktu 3 tahun dia memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%, mengepras angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih.
Sampai detik ini, belum ada pemimpin negara Indonesia yang bisa menyamai prestasi di bidang fiskal tersebut. Para politisi dan cerdik cendekiawan boleh saja abai, atau sengaja menafikannya. Namun, CNBC Indonesia merekam semua itu, menuliskannya sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi Indonesia yang tak boleh dihilangkan begitu saja.
Megawati Soekarnoputri adalah seorang pemimpin perempuan yang ditempa zaman melalui berbagai rintangan, kepedihan, dan badai fitnah. Namun dia tetap konsisten memperjuangkan keutuhan negara yang dibangun oleh ayahandanya, sang proklamator Soekarno.
Membunuh ambisi pribadi guna membalas perlakuan buruk lawan politiknya, terutama rezim Orde Baru, bukanlah harga mahal baginya jika demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dia membayarnya lunas, meski tidak diminta, dengan memaafkan lawan-lawan politiknya.
Legawa memasuki Istana Negara pada 1999 sebagai Wakil Presiden, meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai pemenang pemilu, dia memberikan teladan akan sikap negarawan yang memilih duduk bersama demi merawat Ibu Pertiwi yang sedang sakit.
Kala itu, biduk negara oleng akibat krisis moneter 1997-yang memicu krisis keuangan 1998, dan krisis sosial 1999. Media massa menyebutnya sebagai krisis multidimensional dengan angka kemiskinan 23,4%, sementara eforia politik memicu instabilitas kebijakan dan gejolak sosial.
MPR akhirnya menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Megawati sebagai Presiden pada tahun 2001, setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terkena pemakzulan (impeachment) karena dianggap telah menyalahi haluan negara dengan mengeluarkan dekrit pembubaran MPR.
Pekerjaan besar di bidang ekonomi menunggunya. Kala itu angka kemiskinan mencapai 18,41%, dengan nilai tukar rupiah di level Rp 10.000/dolar Amerika Serikat (AS) atau masih tertekan dari posisi 1999 di kisaran Rp 7.000/dolar AS. Inflasi saat itu tercatat sebesar 13%.
Di tengah situasi demikian, Megawati mengoptimalkan masa kepemimpinannya yang singkat (selama 3 tahun) untuk memperbaiki keadaan. Dia pangkas angka kemiskinan menjadi 16,7%, inflasi dikepras hingga separuh menjadi 6,2% dan kurs rupiah menguat ke Rp 8.900/dolar AS.
Satu yang tak bisa diingkari adalah kesuksesan Megawati yang dengan insting keibuannya mengelola anggaran negara yang kala itu masih terbatas. Pemasukan negara dari pajak sukses digenjot dengan surplus penerimaan pajak Rp 1,7 triliun (2001) dan Rp 180 triliun (2002).
Selepas Megawati, tidak ada satupun kepala negara yang bisa melakukan hal serupa, karena penerimaan pajak senantiasa shortfall (realisasi penarikan pajak di bawah target yang ditetapkan di APBN) sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo.
Secara bersamaan, Megawati meletakkan dasar penting reformasi ekonomi yang kelak dilanjutkan kepala negara berikutnya. Salah satu kebijakan pentingnya adalah Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi pasca Berakhirnya Program IMF, karena sejak saat itu tak ada lagi letter of intent (LoI) dari Dana Moneter Internasional (IMF) lagi.
Reformasi yang terus dibawa oleh perempuan kelahiran 23 Januari 1947 itu tertuang dalam beberapa kebijakan pembangunan ekonominya. Dari sisi fiskal, Megawati menelorkan reformasi perpajakan, dan penyehatan BUMN yang secara bersamaan ditujukan memperkuat kas negara-kebijakan yang seringkali diserang secara politis oleh mereka yang ingin status quo di BUMN.
Megawati meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/2004 yang salah satu tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan melalui Single Identity Number (SIN), setelah menerima dan membahas rencana itu bersama Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sejak 2001.
Kini, kita mendapati kelanjutan rencana SIN ketika pemerintah Jokowi mewacanakan penyatuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap warga negara.
Draf Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disusun dan pemungutan pajak dibenahi sehingga penerimaan pajak di pemerintahan Megawati tercapai sesuai target dan bahkan surplus. Di sisi lain, rasio perpajakan (tax ratio) meningkat dari 11,3% (2001) menjadi 12,3% (2004).
Di sektor keuangan, Presiden ke-5 tersebut fokus pada penyehatan institusi perbankan nasional yang pada tahun 1997 menjadi tempat bersarangnya kanker pemicu krisis. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk untuk menyehatkan sektor keuangan.
Kini, kita mendapati ruh BPPN di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk melalui UU Nomor 24 tahun 2004. LPS menjadi komponen penting Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di bidang investasi, Megawati melakukan beberapa terobosan seperti meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI), penyederhanaan perizinan lewat layanan satu atap, hingga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lahirnya KPK menjadi terobosan yang semakin meningkatkan daya saing Indonesia. Maklum, praktik korupsi memicu ekonomi biaya tinggi dan sempat menjadi problem utama yang membuat investor asing enggan menanamkan investasi langsung ke sektor riil di Indonesia.
Padahal Penanaman Modal Asing (PMA) adalah faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, karena menciptakan efek berantai dalam waktu singkat untuk memperkuat industrialisasi, transfer teknologi, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Dengan berbagai terobosan dan reformasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dari 3,64% (2001) menjadi 5,03% (2004). Aliran modal asing masuk kembali ke pasar modal sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat nyaris dua kali lipat dari 463,669 (Juni 2001) menjadi 860,487 (Oktober 2004).
Atas berbagai capaian dan warisan positif dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, CNBC Indonesia dengan bangga menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Megawati Soekarnoputri dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021.
Kami berharap penghargaan ini akan menjadi pengingat penting bagi bangsa Indonesia mengenai jejak-jejak emas di bidang ekonomi yang ditinggalkan oleh Megawati, yang selama ini tidak terkomunikasikan secara baik kepada seluruh rakyat Indonesia.
