JAKARTA – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyerukan agar para pemangku kebijakan untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat, di dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pimpinan dan DPRD Provinsi Lampung, Jakarta (20/01/2022).
Dalam acara pelatihan tersebut, hadir sebagai peserta adalah pihak perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung, dan diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Benny, sapaan akrabnya, menjadi pembicara dalam sesi kelas “Nilai-Nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia”.
Benny memulai paparannya dengan menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dan dasar filosofis negara, serta cita-cita dan pandangan hidup negara.
“Diperlukan sebuah kerangka berpikir, yaitu Haluan Ideologi Pancasila, sebagai sumber hukum, dan harus menjadi aplikasi bagi setiap kebijakan publik. Inilah tugas anggota dewan: agar hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota dewan menjadi pengawal peraturan,” ujarnya.
Menurutnya, bentuk pengawal peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil adalah untuk memberi jaminan dan melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.
“Pengambil kebijakan harus berpihak pada rakyatnya. Inilah Pancasila. Bukan individual seperti liberal, bukan sosialisme komunisme yang dominasi milik negara,” katanya.
Benny menyatakan bahwa Pancasila memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan ini semua menyangkut kepribadian bangsa yang adalah gotong royong. Nilai ketuhanan pun, menurutnya, harus menjiwai semua kebijakan yang diambil dalam kehidupan di Indonesia.
“Gotong royong adalah keringat bersama, gandeng rasa bersama, itu nilai kita; itu kepribadian kita. Kita wujudkan dalam tata Kelola ekonomi, ekonomi Pancasila. Kita bisa mewujudkan kepribadian bangsa lewat ekonomi Pancasila, dan ini diimplementasikan dalam kebijakan yang Bapak dan Ibu tetapkan,” jelasnya.
Benny pun melanjutkan, bahwa ekonomi Pancasila dapat membuat terwujudkan kesejahteraan dan kedaulatan, terutama kedaulatan ekonomi, di negara Indonesia. Menurutnya, ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat menyebabkan radikalisme.
“Radikalisme muncul karena masalah tata keadilan yang timpang,” tegasnya.
Benny menjelaskan bahwa salah satu perwujudan ekonomi Pancasila yang memihak kepada rakyat yaitu pengendalian dan penguasaan pasar pangan.
“Lampung memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, luas tanahnya juga luar biasa. Bagaimana dengan membangun Lampung menjadi lumbung pangan; tidak harus beras, bisa jadi kopi cengkeh, rempah-rempah. Jika ini terwujud, kita dapat mewujudkan penguasaan pasar pangan tersebut,” jelasnya.
Benny pun menutup paparannya dengan mengajak para peserta pelatihan, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology dan working ideology, sehingga Pancasila menjadi aplikatif dan bukan sesuatu yang abstrak lagi.
“Pancasila menjadi benar dirasakan masyarakat sebagai ruh yang menghidupi kita, membuat sejahtera, membuat rakyat tersebut. Pangan, sandang, papannya pun tercukupi,” tutupnya.
