JAKARTA – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) tak sepakat dengan rencana Polri memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme. JK menegaskan tak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.
Menanggapi pernyataan JK, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta justru menilai hal yang wajar dilakukan bagi institusi keamanan termasuk Polri dalam melakukan pemetaan ancaman paham radikalisme dan terorisme.
“Pemetaan ancaman itu hal yang wajar bagi institusi keamanan,” tegas Stanislaus, hari ini.
Namun, kata Stanislaus, caranya harus dipertimbangkan agar tidak menimbkan masalah baru atau resistensi. Pemetaan juga tidak harus dilakukan langsung oleh institusi negara tapi bisa saja dengan menguatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu menangkal ancaman yang datang.
“Yang paling penting justru penguatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa kebal dan mampu menangkal ancaman tersebut,” jelasnya.
Dikatakannya, jika upaya ini sudah maksimal maka pemetaan ancaman dalam konteks deteksi dini cegah dini perlu dilakukan namun caranya harus soft.
